PERSYARATAN PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

PERSYARATAN PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Persyaratan :

• Diselenggarakan oleh Penyelenggara Madrasah yang bersifat sosial dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan
• Penyelenggara Madrasah harus mempunyai Program Pendidikan yang jelas
• Melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan atau oleh Kementerian Agama
• Pada saat pembukaan, madrasah swasta harus memiliki Kepala Madrasah dan tenaga pengajar tetap yang diangkat oleh Penyelenggara Madrasah
• Tersedia murid/ siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) orang
• Tersedia gedung / ruang belajar dengan tidak menempati serta menggunakan fasilitas Madrasah / Sekolah milik pemerintah
• Tersedia sarana pendidikan yang memenuhi persyaratan

Prosedur :

1. Penyelenggara madrasah mengajukan permohonan untuk memperoleh persetujuan pendirian madrasah swasta secara tertulis ke Kantor Kementerian Agama dengan melampirkan :

• Surat Permohonan pendirian madrasah
• Mengisi Daftar Isian Madrasah
• Daftar Susunan Pengurus
• Daftar Murid perkelas lengkap (nama, tempat dan tanggal lahir, nama orang tua, pekerjaan dan alamat)
• Daftar Guru lengkap (nama, tempat dan tanggal lahir, pendidikan terakhir, pekerjaan dan alamat)
• Foto copy surat tanah
• Foto copy Akta Yayasan (bagi yang dikelola yayasan)
• Rekomendasi dari pemerintah setempat (Lurah, Kades, Camat)

2. Surat permohonan diajukan selambat-lambatnya enam bulan sebelum tahun ajaran baru
3. Permohonan pendirian MTs dan MA diajukan ke Kanwil Kementerian Agama melalui Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota

Tarif : Tidak Ada

Waktu Penyelesaian :

• Kepala Kankemenag Kabupaten/Kota setelah meneliti berkas permohonan MIS memberikan pertimbangan dan meneruskan ke Kanwil Kemenag selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu setelah menerima berkas/Kota pendirian;
• Kepala Kankemenag Kabupaten/Kota meneruskan permohonan pendirian MTs / MA Swasta ke Kanwil Kemenag selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah menerima berkas permohonan pendirian;
• Kepala Kanwil Kemenag Provinsi memberikan keputusan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berkas permohonan diterima (persetujuan);
• Persetujuan atau permohonan diberikan kepada Penyelenggara Madrasah selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tahun ajaran.

Catatan :

• Keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0299/U/84 dan Nomor 45 Tahun 1984;
• KMA Nomor 310 Tahun 1989;
• Keputusan Dirjen Bimbaga Islam Dep. Agama RI Nomor 28A/E1990